Menimbang Pendidikan Berbasis Kompetensi : Perbaikan dari Kurikulum Nasional 1994
Oleh EKA WARDANA
Dimuat di Pikiran Rakyat, 1 Februari 2003
KECANGGIHAN ilmu pengetahuan dan globalisasi rupanya membutuhkan upaya sistematis untuk mengatisipasinya. Area pasar bebas di Asia yang ditandai dengan AFTA menyeret negara kita untuk siap-siap bersaing dalam segala bidang. Tak kurang kurikulum nasional pun segera dirombak untuk memenuhi tuntutan zaman dan dinamika yang ada. Apalagi, gaung kurikulum nasional (Kurnas) 1994 tidak relevan dengan realita kehidupan dan kurang mempersiapkan peserta didik di zaman globalisasi yang ditandai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sudah sering kali diungkap oleh pengamat pendidikan.
Kalau kita tengok kembali Kurnas 1994 dibandingkan dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) terlihat peran dominan sekolah dan guru. Bandingkan dengan Kurnas '94 yang berorientasi materi, posisi sentral dipegang oleh birokrasi pendidikan yang menentukan hitam putihnya out put sekolah. Kepala Litbang Diknas, Boediono menegaskan paling kurang ada empat komponen yang harus dipersiapkan terkait dengan kurikulum berbasis kompetensi, yakni KBM, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, kurikulum dan hasil belajar, serta penilaian berbasis kelas, sedangkan aspek kurikulum berbasis kompetensi adalah aspek pengalaman riil yang integral pada siswa dan proses menemukan yang menciptakan rangsangan lebih baik (inquiry).
Pada tahun 1998, UNESCO mencanangkan empat pilar pendidikan:
- learning to know (landasan ilmu pengetahuan)
- learning to do (aplikasi)
- learning to be (penggalian potensi diri)
- learning together (team work)
Kerangka pendidikan dunia inilah yang mendasari kebijakan berbagai negara untuk menerapkan kurikulum berbasis kompetensi. Negara-negara Afrika seperti Beliz, Trinidad, dan Tobago sudah lebih dahulu menerapkan kurikulum berbasisi kompetensi daripada Indonesia. Bahkan, Amerika telah menerapkannya sejak tahun 70-an yang disebut sebagai competency based education (CBE) dan kurikulumnya disebut competency based curriculum. Menyusul Inggris dan Jerman tahun 80-an dan Australia pada tahun 90-an.
Pada Keputusan Mendiknas RI No. 045/U/2002 kompetensi didefinisikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Namun, Gonzi (1997) dan Heger (1995) mendefinisikan kompeten secara lebih luas yakni:
1. landasan kemampuan kepribadian
2. kemampuan penguasaan ilmu dan keterampilan (know how and how why)
3. kemampuan berkarya (know to do)
4. kemampuan menyikapi dan berperilaku dalam berkarya sehingga dapat mandiri, menilai, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab (to be)
5. dapat hidup bermasyarakat dengan kerja sama, saling menghormati, dan menghargai nilai-nilai pluralisme dan kedamaian (live together).
Pada implementasi di lapangan kurikulum berbasis kompetensi terbagi dalam tiga kompetensi. Pertama, kompetensi utama (core competencies) yakni kompetensi inti, kedua kompetensi pendukung yang merupakan kompetensi penunjang core competencies, sedangkan kompetensi ketiga adalah kompetensi lain yang melengkapi dua kompetensi tersebut.
Di samping berbagai perbedaan yang ada antara Kurnas 1994 dan KBK tersebut, kurikulum berbasis kompetensi memiliki keunggulan lain seperti: mutu pendidikan lebih terjamin (dengan adanya series of competency assesement-daftar kompetensi yang sudah dicapai), labih dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja -- terutama untuk sekolah lanjutan -- dan dinamika masyarakat dapat diikuti oleh dunia pendidikan karena KBK sangat fleksibel.
Kendala
Penerapan KBK bukan tanpa kendala sama sekali. Beberapa kendala yang diprediksi akan menjadi PR utama lembaga pendidikan adalah:
1. pengalaman guru yang masih minim
2. alat penunjang kegiatan balajar
3. kemandirian lembaga dalam memformat KBK dalam proses jadwal belajar.
4. buku penunjang dan perangkat administrasi lainnya yang harus disesuaikan dengan kebutuhan guru dan siswa.
Kendala-kendala ini tentunya sebagai jembatan sekolah menuju hasil pendidikan yang memuaskan masyarakat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.***
Dimuat di Pikiran Rakyat, 1 Februari 2003
KECANGGIHAN ilmu pengetahuan dan globalisasi rupanya membutuhkan upaya sistematis untuk mengatisipasinya. Area pasar bebas di Asia yang ditandai dengan AFTA menyeret negara kita untuk siap-siap bersaing dalam segala bidang. Tak kurang kurikulum nasional pun segera dirombak untuk memenuhi tuntutan zaman dan dinamika yang ada. Apalagi, gaung kurikulum nasional (Kurnas) 1994 tidak relevan dengan realita kehidupan dan kurang mempersiapkan peserta didik di zaman globalisasi yang ditandai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sudah sering kali diungkap oleh pengamat pendidikan.
Kalau kita tengok kembali Kurnas 1994 dibandingkan dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) terlihat peran dominan sekolah dan guru. Bandingkan dengan Kurnas '94 yang berorientasi materi, posisi sentral dipegang oleh birokrasi pendidikan yang menentukan hitam putihnya out put sekolah. Kepala Litbang Diknas, Boediono menegaskan paling kurang ada empat komponen yang harus dipersiapkan terkait dengan kurikulum berbasis kompetensi, yakni KBM, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah, kurikulum dan hasil belajar, serta penilaian berbasis kelas, sedangkan aspek kurikulum berbasis kompetensi adalah aspek pengalaman riil yang integral pada siswa dan proses menemukan yang menciptakan rangsangan lebih baik (inquiry).
Pada tahun 1998, UNESCO mencanangkan empat pilar pendidikan:
- learning to know (landasan ilmu pengetahuan)
- learning to do (aplikasi)
- learning to be (penggalian potensi diri)
- learning together (team work)
Kerangka pendidikan dunia inilah yang mendasari kebijakan berbagai negara untuk menerapkan kurikulum berbasis kompetensi. Negara-negara Afrika seperti Beliz, Trinidad, dan Tobago sudah lebih dahulu menerapkan kurikulum berbasisi kompetensi daripada Indonesia. Bahkan, Amerika telah menerapkannya sejak tahun 70-an yang disebut sebagai competency based education (CBE) dan kurikulumnya disebut competency based curriculum. Menyusul Inggris dan Jerman tahun 80-an dan Australia pada tahun 90-an.
Pada Keputusan Mendiknas RI No. 045/U/2002 kompetensi didefinisikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Namun, Gonzi (1997) dan Heger (1995) mendefinisikan kompeten secara lebih luas yakni:
1. landasan kemampuan kepribadian
2. kemampuan penguasaan ilmu dan keterampilan (know how and how why)
3. kemampuan berkarya (know to do)
4. kemampuan menyikapi dan berperilaku dalam berkarya sehingga dapat mandiri, menilai, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab (to be)
5. dapat hidup bermasyarakat dengan kerja sama, saling menghormati, dan menghargai nilai-nilai pluralisme dan kedamaian (live together).
Pada implementasi di lapangan kurikulum berbasis kompetensi terbagi dalam tiga kompetensi. Pertama, kompetensi utama (core competencies) yakni kompetensi inti, kedua kompetensi pendukung yang merupakan kompetensi penunjang core competencies, sedangkan kompetensi ketiga adalah kompetensi lain yang melengkapi dua kompetensi tersebut.
Di samping berbagai perbedaan yang ada antara Kurnas 1994 dan KBK tersebut, kurikulum berbasis kompetensi memiliki keunggulan lain seperti: mutu pendidikan lebih terjamin (dengan adanya series of competency assesement-daftar kompetensi yang sudah dicapai), labih dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja -- terutama untuk sekolah lanjutan -- dan dinamika masyarakat dapat diikuti oleh dunia pendidikan karena KBK sangat fleksibel.
Kendala
Penerapan KBK bukan tanpa kendala sama sekali. Beberapa kendala yang diprediksi akan menjadi PR utama lembaga pendidikan adalah:
1. pengalaman guru yang masih minim
2. alat penunjang kegiatan balajar
3. kemandirian lembaga dalam memformat KBK dalam proses jadwal belajar.
4. buku penunjang dan perangkat administrasi lainnya yang harus disesuaikan dengan kebutuhan guru dan siswa.
Kendala-kendala ini tentunya sebagai jembatan sekolah menuju hasil pendidikan yang memuaskan masyarakat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.***
posted by Adji Wigjoteruna at 1:21 PM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home